Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Pengalihan Hak Atas Tanah dan Bangunan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2016 Tentang Pajak Penghasilan
Atas Penghasilan Dari Pengalihan Hak Atas Tanah Dan atau Bangunan, dan Perjanjian
Pengikatan Jual Beli Atas Tanah Dan atau Bangunan.

1. Objek Pajak
   Pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan yaitu:
   a. penjualan, tukar-menukar, perjanjian pemindahan hak, pelepasan hak, penyerahan hak,
   lelang, hibah, atau cara lain yang disepakati dengan pihak lain selain pemerintah;
   b. penjualan, tukar-menukar, pelepasan hak, penyerahan hak, atau cara lain yang
   disepakati dengan pemerintah guna pelaksanaan pembangunan, termasuk
   pembangunan untuk kepentingan umum yang tidak memerlukan persyaratan khusus;
   c. penjualan, tukar-menukar, pelepasan hak, penyerahan hak, atau cara lain kepada
   pemerintah guna pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum yang
   memerlukan persyaratan khusus.
2. Tarif
   PPh yang dikenakan atas :
   • penjualan, tukar-menukar, perjanjian pemindahan hak, pelepasan hak, penyerahan hak,
     lelang, hibah, atau cara lain yang disepakati dengan pihak lain selain pemerintah, dan
   • penjualan, tukar-menukar, pelepasan hak, penyerahan hak, atau cara lain yang
     disepakati dengan pemerintah guna pelaksanaan pembangunan, termasuk
     pembangunan untuk kepentingan umum yang tidak memerlukan persyaratan khusus;
     adalah sebesar 5% (lima persen) dari jumlah bruto nilai pengalihan hak atas tanah dan
     atau bangunan.
     Sedangkan pengalihan atas pengalihan hak atas Rumah Sederhana dan Rumah Susun
     Sederhana yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang usaha pokoknya melakukan pengalihan
     hak atas tanah dan atau bangunan dikenai Pajak Penghasilan sebesar 1% (satu persen) dari
     jumlah bruto nilai pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan tersebut.
3. Pemotong
   a. Untuk transaksi penjualan, tukar-menukar, perjanjian pemindahan hak, pelepasan hak,
   penyerahan hak, lelang, hibah, atau cara lain yang disepakati dengan pihak lain selain
   pemerintah, PPh terutang wajib dibayar sendiri oleh pribadi atau badan yang
   bersangkutan dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP)pada bank persepsi atau
   Kantor Pos dan Giro, sebelum akta, keputusan, perjanjian, kesepakatan atau risalah
   lelang ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang.
   b. Untuk penjualan, tukar-menukar, pelepasan hak, penyerahan hak, atau cara lain yang
   disepakati dengan pemerintah guna pelaksanaan pembangunan, termasuk
   pembangunan untuk kepentingan umum yang tidak memerlukan persyaratan khusus
   PPh terutang dipungut oleh bendaharawan atau pejabat yang melakukan pembayaran
   atau pejabat yang menyetujui tukar menukar.
4. Pengecualian
   Dikecualikan dari kewajiban pembayaran atau pemungutan Pajak Penghasilan di atas
   adalah :
   a. orang pribadi yang mempunyai penghasilan dibawah Penghasilan Tidak Kena Pajak
   yang melakukan pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan dengan jumlah bruto
   pengalihannya kurang dari Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan bukan
   merupakan jumlah yang dipecah-pecah;
   b. orang pribadi atau badan yang menerima atau memperoleh penghasilan dari
   pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan kepada Pemerintah guna pelaksanaan
   pembangunan untuk kepentingan umum yang memerlukan persyaratan khusus;
   c. orang pribadi yang melakukan pengalihan tanah dan atau bangunan dengan cara hibah
   kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, badan keagamaan,
   badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi atau orang pribadi yang
   menjalankan usaha mikro dan kecil yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan
   Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang hibah tersebut tidak ada hubungan dengan
   usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan antara pihak-pihak yang
   bersangkutan;
   d. badan yang melakukan pengalihan tanah dan atau bangunan dengan cara hibah kepada
   badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan koperasi atau
   orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur
   lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan,sepanjang hibah tersebut tidak ada
   hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan antara pihak-pihak
   yang bersangkutan; atau
   e. pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan karena warisan.
   Termasuk yang dikecualikan dari kewajiban pembayaran atau pemungutan Pajak
   Penghasilan di atas adalah pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan yang dilakukan
   oleh orang pribadi atau badan yang tidak termasuk subjek pajak